Bagian Operasi

Polres Karawang

Menuju Polri yang Reformis

Posted by yukirenemal pada Juli 3, 2009

Oleh: Denny Indrayana
Direktur Indonesia Court Monitoring

Ketatanegaraan Indonesia menampilkan wajah baru setelah selesainya empat perubahan UUD 1945 yang secara berantai dilakukan MPR selama 4 tahun, sejak 1999 hingga 2002. Reformasi konstitusi di era transisi itu meski disusun dengan metode tambal sulam dan tanpa perencanaan yang memadai, relatif mampu meletakkan sistem ketatanegaraan anyar yang lebih baik.

Tentu disana sini ada kekurangan hasil perumusan, namun dibandingkan dengan konstitusi sebelum amandemen, UUD 1945 hasil amandemen adalah konstitusi yang lebih demokratis.
Makalah singkat ini akan fokus pada reformasi ketatanegaraan di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Analisis akan dilakukan dengan menggunakan klasifikasi friedman yang melihat hukum dari sisi struktur, substansi, dan kultur.

Reformasi Struktur Polri
Reformasi Aturan. Salah satu hasil reformasi adalah pembenahan didunia Kepolisian. Pembenahan dilakukan dengan beberapa langkah reformasi peraturan: langkah pertama dilakukan Presiden Habibie yang mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 yang memisahkan ABRI menjadi Polri dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI), dengan meletakkan Polri dibawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Langkah kedua terjadi ketika MPR mengeluarkan Tap MPR Nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri seta Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. TNI di berikan tanggung jawab atas pertahanan negara; sedangkan Polri diberikan kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Langkah ketiga adalah mengadopsi ketentuan ketetapan MPR tentang pembagian peran antar TNI dan Polri tersebut menjadi Pasal 30 UUD 1945, yaitu ketika MPR mensahkan perubahan kedua UUD 1945 juga ditahun 2000. Langkah keempat adalah penguatan regulasi melalui disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (menggantikan UU Nomor 28 Tahun 1997 yang masih menggunakan paradigma lama, Polri menyatu sebagai bagian ABRI).
Reformasi aturan (regulatory reform) di atas meletakan Polri sebagai Alat Negara yang langsung berada dibawah Presiden sebagai Kepala Negara, bukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Penegasan tersebut penting untuk membedakan Polri dengan lembaga negara lain yang independent (independent agencies) dan lembaga pemerintahan (executive agencies). Komisi Negara Independent tidak terletak dibawah eksekutif maupun legislatif. Ia adalah cabang kekuasaan sendiri yang mandiri. Bruce Ackerman meletakkannya sebagai cabang kekuasaan Amerika Serikat tersendiri diluar Presiden, Senate, House of Representatives, dan Mahkamah Agung. Sedangkan lembaga pemerintahan adalah lembaga negara yang berada dibawah eksekutif, dikontrol langsung oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
Berbeda dengan lembaga pemerintahan yang berada dibawah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (chief of excutive), Polri sebagai Alat Negara yang berada dibawah Presiden sebagai Kepala Negara (chief of state), tingkat kemandirian Polri seharusnya lebih tinggi. Salah satu tolak ukurnya adalah Presiden tidak punya hak Preogatif untuk langsung mengangkat atau memberhentikan Kapolri. Hal tersebut tentu berbeda dengan menteri atau pejabat pemerintahan yang lain, dimana Presiden punya hak preogatif untuk langsung menerapkan kewenangan oppinment and removal.
Pasal 11 ayat (1) UU Polri secara tegas mengatur Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Keterlibatan DPR dalam rekruitment dan pemberhentian Kapolri itu menunjukkan posisi
Polri sebagai Alat Negara yang strategis dibidang keamanan, sehingga loyalitas utamanya kepada Negara. Dengan melibatkan DPR sebagai filter, diharapkan Polri tidak lagi mudah dimanipulasi menjadi alat kekuasaan presiden, sebagaimana dulu terjadi di era Orde Baru. Meski dalam prakteknya, keterlibatannya DPR sebagai lembaga politik yang anggotanya berasal dari Partai Politik. Maka, upaya meminimalisir politisasi jabatan Kapolri harus terus dilakukan. Salah satunya dengan mengetatkan aturan penilaian di DPR sendiri untuk lebih obyektif, dan tidak subjektif partisan, berdasarkan pertimbanan politik semata. Karena, bagaimanapun Polri harus menjadi Alat Negara bukan alat pemerintah, serta bukan pula alat partai politik.
Reformasi Organisasi, sejak tahun 2001 organisasi Kepolisian mengadopsi model kedepartemen dan meninggalkan model organisasi militer. Kapolri dan Wakapolri memegang komando pertama dan kedua. Inspektur Jenderal yang berada dibawah Kapolri bertanggung jawab atas pengendalian internal. Struktur baru tersebut memberikan ruang lebih banyak bagi perwira menengah sampai tinggi. Meskipun, posisi tersebut baru tercipta di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Akibatnya muncul kecendrungan sentralisasi. Data dari Asian Development Bank dan kemitraan mencatat, dari 137 orang Jenderal Polisi (bintang satu sampai empat), 102 (74%) berada di Markas Besar; sedanglkan 32 (26%) Jenderal lainnya berada di Propinsi.
Masalah Personil. Pada November 2001 memiliki 197.295 anggota aktif untuk melayani 220 juta warga Indonesia. Artinya rasio Polisi dengan warga adalah 1.068 jauh dibawah standar ideal perserikatan rasio di India yang 1:700 ataupun Pakistan 1:600.
Rasio yang rendah tersebut semakin jauh dari ideal apabila dilihat dari perspektif jender. Hanya sekitar 8000 anggota (4%) dari Kepolisian yang merupakan perempuan. Mayoritas dari Polisi perempuan itupun bertugas dikota-kota besar. Jumlah perempuan di Kepolisian akan semakin ciut jika dicari yang berhasil mencapai kedudukan Perwira Tinggi. Korps Polisi Wanita yang terpisah juga membatasi integrasi para Polisi perempuan ke dalam Polri.

Reformasi Substansi Polri Dan Reformasi Kultur
Berkait dengan Polri, saat ini aturan Kepolisian yang ada di dalam UU Polri sudah cukup memadai, meski bukan berarti tanpa kekurangan.
Namun yang lebih penting untuk disikapi tentulah reformasi kita bukanlah rule of law tetapi rule of ethics; bukan masalah substansi Kepolisian, tetapi kultur Kepolisian yang lebih bersih dan bermartabat.
Berkaitan dengan kultur bersih dan bermartabat tersebut, public masih meletakkan Polri sebagai lembaga publik utama yang paling buruk dalam melayani masyarakat (Kemitraan,2000). Persepsi yang amat buruk itu seharusnya dapat diperbaiki.
Saat ini, dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Sutanto citra Polri sedikit demi sedikit membaik. Ketegasan membongkar kasus–kasus judi, Narkoba, dan Terorisme berdampak pada mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat.
Polri Antikorupsi. Peningkatan citra akan semakin cepat jika penyakit korupsi mulai dibersihkan dari internal Kepolisian sendiri. Karena, sebagaimana juga semua institusi kenegaraan yang lain, Polri pun sudah terjangkit wabah penyakit korupsi tersebut. Kemitraan mensinyalir bahkan korupsi di Kepolisian sudah terlembaga. Korupsi internal di Kepolisian tidak jarang melahirkan Polri yang memerangi korupsi dengan melakukan korupsi (lihat contoh kasus BNI, Suyitno Lindung dkk). Pada ulang tahun Ke 54 Polri, mantan Kepala Polisi, Jenderal (Purnawirawan) Kunarto, membeberkan degradasi kekuasaan Polisi yang terjadi dimasa Orde Baru, tanpa tantangan-tantangan yang dihadapi Polri dalam menyelenggarakan reformasi bukan hanya karena tidak memiliki peralatan yang memadai, tetapi lebih dari itu karena sama sekali korup, dibenci masyarakat dan tidak memiliki kemerdekaan kelembagaan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang bekerja dengan baik.
Tentu saja memerangi korupsi di Polri bukan perkara mudah, keterbatasan sumber daya dan sumber dana operasional harus segera diatasi. Tentang sumber dana adalah kewajiban negara untuk memenuhinya. Jangan sampai Polisi sebagaimana TNI memenuhi kekurangan itu dari sektor bisnis. Negara butuh Polri yang selalu bersiaga, bukan berniaga. Tentang bisnis, ada baiknya mulai dipikirkan pula untuk menata bisnis Polri sebagaimana saat ini TNI sudah mulai melakukan restrukturisasi bisnis mereka.
Tentang bisnis ini International Crisis Group dalam laporannya tanggal 20 Februari 2001 menyatakan bisnis Polri, sebagaimana TNI, biasanya melalui yayasan.
Yayasan Polisi memiliki kepentingan usaha yang luas yang konon dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pada kenyataannya mereka lebih banyak merupakan wadah bagi penempatan Perwira yang purnawirawan ketimbang menjadi sumber pendanaaan Polisi. Akan tetapi ini berarti Polisi memiliki memiliki kepentingan komersial, yang beberapa diantaranya dipertanyakan kasus legal atau moralnya. Apakah Polisi diperbolehkan memiliki yayasan seperti itu, dan apabila ya, bagaimana agar yayasan memberi akuntabilitas kepada masyarakat maupun anggotanya sendiri? Bagaimana memisahkan kepentingan komersial Polisi ini dari peranan mereka selaku agen hukum yang tak berpihak?. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yayasan Polisi menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum maupun anggota yayasan.
Community Policing. Tentang sumbner daya, selain rekrutmen anggota perlu terus dilakukan untuk mendekati rasio ideal 1:400, perlu pula dicermati konsep community policing. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) mencatat program pemolisian berbasis masyarakat tersebut cukup sukses dijalankan di Yogyakarta. Program yang dijalankan di awal tahun 2000 an tersebut berhasil membangun interaksi yang positif dan kritis antara Polisi dengan masyarakat.
Mencatat keberhasilan di Yogyakarta tersebut Eko menggambarkan: Efek dari program yang berjalan selama dua tahun itu memang cukup fantastis. Hasil penelitian di Yogyakarta memperoleh data kuantitatif bagaimana kemajuan dalam program COP, khususnya dalam membantu Polisi menangani persoalan keamanan. Sejumlah aktifitas dalam pertemuan masyarakat menjadi kunci, mengapa persoalan keamanan secara perlahan mendapatkan bantuan masyarakat.
Pengawasan Polri. Berkait dengan memperbaiki kultur menjadi penting untuk mengkaji sistem pengawasan kinerja Polri. Di tingkat pusat selama ini pengawasan dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional dan DPR. Selanjutnya bedasarkan UU Polri pengawasan dibagi menjadi eksternal dan internal. Untuk internal, Pasal 35 UU Polri mengatur adanya Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan tentang pengawasan eksternal diatur dalam Pasal 37 sampai 40 UU Polri.
Mengenai dua sistem pengawasan tersebut, perlu dijaga agar masalah-masalah pelanggaran pidana tidak hanya diselesaikan melalui proses internal di sidang Komisi Etik. Tetapi tentunya pula dilakukan pemeriksaan pidana. Sedangkan Komisi Kepolisian Nasional ada baiknya ditimbang untuk menjadi bagian dari Komisi Yudisial. Ke depan masalah perilaku hakim, Jaksa dan Polri menjadi kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasinya. Tidak diperlukannya lagi Komisi Kepolisian Nasional maupun Komisi Kejaksaan. Di dalam Komisi Yudusial ada divisi pengawasan Hakim, divisi pengawasan Jaksa dan divisi pengawasan Polisi.
Sebelum restrukturisasi peradilan yang demikian terbentuk karena berarti harus merubah aturan kewenangan Komisi Yudisial pada level UUD 1945 pengawasan Polisi oleh Komisi Kepolisian Nasional tentunya harus diefektifkan. Efektifitas itu tentunya dengan membangun relasi yang konstruktif dengan Kepolisian, bukan hubungan yang kolutif ataupun konsfrontatif. Contohnya hubungan kolutif adalah relasi antara presiden dan parlemen di era Presiden Abdurrahman Wahid atau yang paling mutahir adalah antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Dengan Komisi Kepolisian Nasional yang berhubungan konstruktif dengan Polri, melakukan proses saling menjaga citra Kepolisian maka kultur koruptif yang mengambat reformasi Kepolisian dapat dihikangkan. Komisi Kepolisian Nasional juga dapat menjadi institusi yang mengontrol kinerja Polisi didaerah yang relative belum tersentuh pengawasan. Selain itu perlunya peran-peran DPRD dan lembaga ombudsman di daerah juga dapat dimaksimalkan untuk juga mengawasi kinerja aparat Kepolisian di daerah. Lembaga Ombudsman Daerah di Yogyakarta, misalnya, telah pula melakukan kerja-kerja advokasi yang efektif untuk mengawasi kinerja Kepolisian di Yogyakarta.

Polri Yang Reformis
Reformasi struktur Polri, misalnya pemisahan dari TNI, seharusnya membawa Polri menjadi lebih humanis tidak lagi militeristik, apalagi koruptif. Namun reformasi disisi institutional reform itu harus juga diikuti dengan regulatory reform, dan yang lebih utama adalah cultural reform.
Kultur Polisi yang tidak profesional dan tidak jarang masih dianggap koruptif adalah hambatan paling besar yang akan menyandung proses reformasi Polri. Ke depan, pengawasan terhadap, utamanya pengawasasn eksternal oleh Komisi Kepolisian Nasional, harus lebih didayagunakan untuk mengakselerasi terciptanya Polri yang lebih humanis dan demokratis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: