Terbukti Jenazah di Temanggung Bukan Noordin M Top Tapi Ibrahim

Jakarta–Polri Irjen Pol Nanan Soekarna Kepala Divisi Humas menyatakan, jenazah tersangka teroris yang tewas saat penyergapan di Temanggung, Jawa Tengah, adalah Ibrohim alias Boim (37), bukan Noordin M Top, buronan berbagai kasus terosime selama sembilan tahun terakhir ini.

Pernyataan itu disampaikan Nanan Soekarna dalam jumpa pers di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, bersama dengan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri (Pusdokkes) Brigjen Pol Edy Saparwoko.

Nanan menegaskan, Polri selama ini tidak pernah menyebutkan identitas jenazah itu, sebelum mendapatkan data yang pasti.

“Ibrohim memiliki peran yang sangat dominan dalam ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Mega Kuningan,” katanya.

Menurut Nanan, peran Ibrohim itu antara lain melakukan survei, memasukkan bom ke dalam hotel dan menyimpan bom di kamar 1808 Hotel Marriott.

Sementara itu, Kapusdokkes Brigjen Pol Edy Saparwoko mengatakan, Polri telah melakukan uji DNA jenazah di Temanggung dengan sampel keluarga yang diambil dari keluarga Noordin M Top di Johor Baru, Malaysia, dan sampel dari keluarga lain yang ada di Cilacap dan Klaten, namun hasilnya tidak identik.

SOSIALISASIKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG UU LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Selasa, 21 Jul 2009

KAPOLRI JENDERAL POL. BAMBANG HENDARSO MENYATAKAN “KITA SEMUA PATUT BERGEMBIRA DAN BERSYUKUR” BERKAT, KERJA KERAS JAJARAN DIT LANTAS POLRI, KHUSUSNYA YANG DIEMBAN OLEH TIM RUU LLAJ, BERHASIL MENDUKUNG TERBENTUKNYA UU NO 22 TAHUN 2009. PADA AWALNYA, TAMBAH KAPOLRI RUU LLAJ YANG DIGAGAS OLEH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, TERKESAN AKAN MERUBAH TOTAL UU NO.14 TAHUN 1992 DARI 74 PASAL MENJADI 190 PASAL, SERTA CENDERUNG MENGABAIKAN ASPEK KEHARMONISASIAN DENGAN PERUNDANGAN TERKAIT LAINNYA, DAN TIDAK DIKOORDINASIKAN DENGAN INSTITUSI YANG BERSANGKUTAN, SEHINGGA MENIMBULKAN PERMASALAHAN MENYANGKUT SUSBTANSI MATERI YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG POLRI.

KAPOLRI MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN ATAS UPAYA KERAS DARI JAJARAN LALU LINTAS, SEHINGGA DAPAT TERBENTUK UNDANG – UNDANG YANG LEBIH SEMPURNA, EFEKTIF DAN APLIKATIF DALAM HAL IKHWAL PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SESUAI HARAPAN MASYARAKAT, SEJALAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN LALU LIINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SAAT INI, SERTA HARMONI DENGAN UNDANG – UNDANG LAINNYA.

LEBIH LANJUT DIKATAKAN MEMAHAMI PROSES PEMBENTUKAN DAN NUANSA PSIKOLOGIS YANG MELATARI TERBENTUKNYA UU NO 22 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA YANG SAYA SAMPAIKAN, ADALAH PENTING. NAMUN DEMIKIAN, KE DEPAN, YANG LEBIH PENTING DARI HAL TERSEBUT ADALAH BAGAIMANA KITA DAPAT EMNJAWAB DAN MENJALANKAN AMANAH YANG TERTUANG DI DLAMNYA. SESUAI DENGAN PASAL 7 ( 2 ) e, DINYATAKAN BAHWA TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI DALAM HAL PENYELENGGARAAN LALU LINTAS, SEBAGAI SUATU : “URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGEMUDI, PENEGAKAN HUKUM, OPERASIONAL MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS, SERTA PENDIDIKAN BERLALU LINTAS”.

KONSPIRASI POLITIK POLRI DI BAWAH DEPARTEMEN SIPIL

Yang terhormat
1.KETUA DPR RI
2.KETUA KOMISI I DPR RI
3.ANGGOTA KOMISI I DPR RI
DI JAKARTA.
Dengan hormat,
Lewat surat ini, perkenankan kami KOMISI KEPOLISIAN INDONESIA (INDONESIAN POLICE COMMISSION ) mencermati langkah Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono yang kembali mempercundangi Polri dengan kemauan politisnya menempatkan posisi Polri di bawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan HAM.

Alasannya , menurut Menhan dalam pernyataan persnya pentingnya memposisikan Polri di bawah departemen sipil sesuai dalam RUU Keamanan Nasional. Lebih lanjut dikatakan agar kordinasi kebijakan Polri disamping langsung ke Presiden, Polri akan dipayungi satu kewenangan sipil yang namanya departemen.
Menurut Menhan , jika polisi menolak, hal tersebut merupakan kewajaran karena memang ada trauma Polri yang pernah berada di bawah Dephan dan TNI . Kini mereka ( Polri ) sedang menikmati kebebasannya , tetapi tidak ada salahnya bila mereka harus dibawah departemen sipil.
Ke depan, lanjut Menhan UU Keamanan Nasional bisa diserasikan antara UU Kepolisian, UU Pertahanan dan UU TNI. Hal itu memang perlu diserasikan, tegasnya karena kemandiriannya langsung di bawah presiden. Kini melalui pengaturan undang –undang tersebut akan ada kordinasi antara polisi dengan menteri yang akan menangani polisi sebagai aparat keamanan dalam negeri. ( seputar Indonesia 19 / 12/ 2006 )
Konspirasi politik untuk menempatkan Polri di bawah departemen sebenarnya masalah klasik – yang secara berkala ditumbuhkembangkan , namun selalu kandas ditelan dinamika perkembangan masyarakat. Rupanya, tidak jera terus melakukan upaya yang spekulatif.
Sehubungan dengan itu, hendaknya berbagai fihak tetap cerdas melihat fakta hukum yang ada yaitu, landasan hukum yang paling tinggi adalah UUD 1945, TAP MPR baru kemudian perangkat perundangan lainnya.

Peran Polri Pada Era Demokrasi Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Oleh: Chairudin Ismail

Peranan dan kedudukan Polri sudah menjadi salah satu pembicaraan serius bangsa sejak awal reformasi pada tahun 1998, dan sepanjang tahun 1999, ramai didiskusikan dalam forum seminar, tulisa-tulisan dimedia cetak, yang bermuara pada penetapan kesepakatan bangsa memisahkan Polri dari organisasi TNI, pada April 1999 yang dulunya bernama ABRI. Pada masa itu, disepakati suatu masa transisi yang masih menempatkan kedudukan Polri dibawah Menhankam, kemudian pada era berikutnya Polri ditetapkan sebagai organisasi yang mandiri, berkedudukan langsung dibawah Presiden. Pada waktu itu, komponen bangsa menginginkan Polisi menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam berdemokrasi (the guardian of the civil values).
Meskipun telah diundangkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tampaknya masih terus terjadi berbagai persoalan (kekhawatiran) terhadap kedudukan dan peranan Polri di era reformasi ini, baik dikalangan Polisi sendiri maupun dikalangan luar kepolisian. Hal ini memberi pertanda bahwa masalah ini, memang sangat penting dalam hubungannya dengan iklim demokratisasi yang ingin dibangun di era reformasi ini. Dikatakan sangat penting, karena Kepolisian di Negara Demokrasi memang memiliki kewenangan hukum untuk menggunakan cara-cara pemaksaan dan kekerasan, sementara terhadap dua peranan yang kadang kala ambivalen, dan bahkan bertolak belakang, yaitu: sebagai “penegak hukum” dan sebagai “pemelihara ketertiban” yang menuntut sosok yang juga ambivalen, yakni, sosok the stronghand of law and soceity, sekaligus sosok the softhand of law and soceity. Peran dan sosok seperti itu, sangat berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi, namun juga berpotensi disimpangkan atau disalahgunakan. Karena itu, Kepolisian senantiasa perlu dikontrol baik secara internal maupun secara eksternal, sebagai wujud dari akuntabilitas Publik dinas Kepolisian.

Menuju Polri yang Reformis

Oleh: Denny Indrayana
Direktur Indonesia Court Monitoring

Ketatanegaraan Indonesia menampilkan wajah baru setelah selesainya empat perubahan UUD 1945 yang secara berantai dilakukan MPR selama 4 tahun, sejak 1999 hingga 2002. Reformasi konstitusi di era transisi itu meski disusun dengan metode tambal sulam dan tanpa perencanaan yang memadai, relatif mampu meletakkan sistem ketatanegaraan anyar yang lebih baik.

Tentu disana sini ada kekurangan hasil perumusan, namun dibandingkan dengan konstitusi sebelum amandemen, UUD 1945 hasil amandemen adalah konstitusi yang lebih demokratis.
Makalah singkat ini akan fokus pada reformasi ketatanegaraan di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Analisis akan dilakukan dengan menggunakan klasifikasi friedman yang melihat hukum dari sisi struktur, substansi, dan kultur.

Bakti Sosial Tim Kampanye Mega – Pro Kab. Karawang

Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 Pukul 14.00 Wib Polres Karawang akan Mengamankan kegiatan Kampanye dari Tim Kampanye Capres dan Cawapres Mega – Pro Kab. Karawang akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk wakaf buku bertempat di gedung Organisasi Wanita Karawang Jl. Panatayudha Karawang yang akan di hadiri oleh RIEKE DIAH PITALOKA anggota DPR – RI dari partai perjuangan. Polres Karawang menurunkan Dalmas dan Brimob untuk pengamanan kegiatan tersebut guna kegiatan berjalan aman dan lancar.

POLRES KARAWANG SIAPKAN 724 PERSONIL UNTUK AMANKAN PILPRES

KARAWANG – Dalam rangka menghadapi Pilpres ( Pemilihan Presiden ) yang sebentar lagi akan dilaksanakan, tepatnya tanggal 8 juli 2009, Polres karawang menyiapkan 2/3 kekuatannya atau sekitar 724 personil.

Jumlah personil pengamanan Pilpres ( Pemilihan presiden ) tersebut baru dari Polres Karawang, belum termasuk unsur lainnya seperti personil bantuan dari Polda Jabar, TNI, dan unsur lainnya.

Para personil Polres karawang itu nantinya akan mengamankan setiap TPS ( Tempat Pemungutan Suara ) dengan dibantu unsur keamanan lainnya seperti dari TNI, Sat Pol PP ( Satuan Polisi pamong Praja ) dan Linmas ( Perlindungan masyarakat / Hansip ).

Rata – rata, satu personil Polisi akan mengamankan empat hingga lima TPS ( Tempat Pemungutan Suara ), tergantung dengan kerawanan masing – masing daerah.

Selain itu ada pula 1 Pleton Pasukan Dalmas dari Polres Karawang yang akan ditempatkan di daerah yang dinilai rawan, seperti Kecamatan Cikampek, Kecamatan Cilamaya, Kecamatan Rengasdengklok, dan lain – lain.

Polres Karawang juga akan menurunkan personil yang bertugas melakukan Patroli dari TPS ke TPS lainnya, selama Pilpres nanti. Dan Polres Karawang juga akan melakukan koordinasi dengan KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) untuk melakukan pengamanan Pilpres nanti.

4 PROGRAM UNGGULAN

1. QUICK RESPON TKP (BAIK TKP LANTAS, KRIM MAUPUN TKP GANGUAN LAINNYA)
2. TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN SIM, STNK DAN BPKB.
3. TRANSPARANSI DALAM PENYIDIKAN MELALUI SP2HP.
4. TRANSPARANSI DALAM REKRUTMEN DILINGKUNGAN POLRI (AKPOL,PPSS,BA)